Pelaksanaan Kontrak

Posted on

A. Paling lambat 14 hari sejak tanda tangan kontrak harus diterbitkan surat perintah mulai kerja (spmk)

Link Banner

B. Mobilisasi paling lambat dilakukan dalam waktu 30 hari

Lingkup kegiatan mobilisasi :

1. Jasa pemborongan :

  • Mendatangkan peralatan
  • Mempersiapkan failitas kerja
  • Mendatangkan personil

2. Pekerjaan konsultansi

  • Mendatangkan tenaga ahli
  • Menyiapkan peralatan pendukung

3. Pengadaan barang / jasa lainnya tidak diperlukan mobilisasi

C. Pemeriksaan bersama, dapat dibentuk panitia peneliti pelaksana kontrak

D. Pembayaran uang muka

1. Adanya permohonan dari penyedia barang / jasa

2. Pengajuan surat perintah pembayaran (SPP)

3. Penyedia menyediakan jaminan uang muka minimal sama dengan uang muka yang diterima

4. Pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur-angsur dan harus lunas pada saat prestasi pekerjaan   mencapai 100%

E. Pembayaran prestasi

F. Perubahan kegiatan pekerjaan

1. Menambah/mengurangi volume

2. Menambah/mengurangi jenis pekerjaan

3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai kebutuhan   lapangan

4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum t  ercantum dalam kontrak awal

5. Pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10%   harga kontrak awal

G. Perpanjangan waktu pelaksanaan

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan pengguna barang / jasa dengan pertimbangan :

1.  Adanya pekerjaan tambah

2. Perubahan disain

3. Keterlambatan yang disebabkan pihak pengguna barang / jasa

4. Keadaan diluar kendali penyedia barang / jasa

5. Keadaan kahar (force majeur)

H. Denda dan ganti rugi

Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang / jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi dan pengguna berhak untuk memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan [Psl 35 (4) dan Psl 37(1)].

Dapat diberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa dikenakan denda sebesar suku bunga (Bank Indonesia) terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II Butir D.1.h).

I. Penyesuaian harga

Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tentang Pedoman Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak.

J. Keadaan kahar (force majeur)

kerusuhan, bencana alam, peperangan, pemogokan, kebakaran, kebijakan pemerintah

K. Penghentian dan pemutusan kontrak

1. Pekerjaan selesai

2. Keadaan kahar, penyedia barang / jasa wajib dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan

3. Penyedia barang / jasa cidera janji. Sanksi ditentukan dalam kontrak.

4. Terbukti adanya kkn dalam proses pemilihan penyedia maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, maka :

  • Bagi penyedia barang / jasa : jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi, dan dimasukkan dalam daftar hitam selama  2 (dua) tahun
  • Bagi pengguna / panitia / pejabat pengadaan,dikenakan sanksi sesuai PP N0. 30/1980 tentang disiplin pegawai negeri.

Baca juga Perjanjian atau Kontrak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *